Jeritan Subussalam – Wagub Aceh Minta pemerintah pusat dan pihak terkait meniadakan penggunaan barcode BBM subsidi di Aceh selama Ramadan hingga Idul Fitri. Wakil Gubernur Aceh menyampaikan permintaan tersebut untuk menjaga kelancaran distribusi BBM serta mencegah antrean panjang di SPBU pada periode meningkatnya mobilitas masyarakat.
Wagub Aceh menilai penggunaan barcode BBM berpotensi menimbulkan kendala teknis di lapangan, terutama saat lonjakan konsumsi BBM terjadi menjelang mudik dan arus balik Lebaran. Ia menegaskan bahwa masyarakat Aceh membutuhkan akses BBM yang cepat dan mudah selama Ramadan dan Idul Fitri agar aktivitas ekonomi, ibadah, dan perjalanan keluarga berjalan lancar.
Baca Juga : Aceh Harap Bantuan Sapi Meugang untuk 1.455 Desa Disalurkan Sebelum Ramadan
Dalam keterangannya, Wagub Aceh menyampaikan bahwa Aceh memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan akses teknologi yang belum merata. Tidak semua masyarakat memiliki kesiapan sistem digital untuk mengakses barcode BBM. Kondisi tersebut berisiko memperpanjang antrean dan memicu keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah pinggiran dan pedesaan.
Wagub Aceh juga menyoroti peran BBM subsidi sebagai kebutuhan vital masyarakat selama Ramadan. Aktivitas pasar, distribusi bahan pokok, dan perjalanan ke kampung halaman sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Oleh karena itu, Wagub Aceh mendorong kebijakan yang bersifat fleksibel dan responsif terhadap kondisi daerah.
Melalui Wagub Aceh Minta kebijakan ini. Pemerintah daerah berharap Pertamina dan instansi terkait dapat menyesuaikan mekanisme penyaluran BBM subsidi secara sementara. Wagub Aceh menekankan bahwa usulan ini bersifat situasional dan bertujuan menjaga stabilitas sosial serta kenyamanan masyarakat selama hari besar keagamaan.
Kemudahan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip pengawasan dan ketepatan
Selain itu, Wagub Aceh meminta aparat pengawas memperketat pengawasan distribusi BBM untuk mencegah penyalahgunaan selama barcode ditiadakan. Pengawasan aktif dinilai lebih efektif daripada pembatasan digital yang berpotensi menghambat masyarakat kecil.
Ke depan, Pemerintah Aceh berkomitmen terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik terkait penyaluran BBM subsidi. Wagub Aceh Minta kebijakan yang mengutamakan kemudahan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip pengawasan dan ketepatan sasaran.
