Subulussalam – Trump Beraksi Dunia internasional kembali dikejutkan oleh kebijakan kontroversial dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam kampanye politik terbarunya menjelang pemilu, Trump mengungkapkan rencana untuk menaikkan biaya visa kerja asing secara drastis.
Salah satu poin paling mengejutkan adalah proposal menaikkan biaya visa kerja hingga USD 100.000—sekitar Rp1,6 miliar.
Baca Juga : Belajar dari Internet Dokter Gadungan di Bantul Vonis Pasien HIV dan Raup Ratusan Juta
Kenaikan ini akan berdampak besar bagi pekerja asing, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berminat bekerja di AS.
Trump menyebut kebijakan ini sebagai bentuk “proteksi ekonomi nasional”, untuk melindungi lapangan kerja bagi warga Amerika.
Namun ini banyak pihak menilai ini sebagai langkah ekstrem yang akan menyulitkan banyak tenaga kerja asing terampil dari negara berkembang.
Dalam sebuah wawancara, Trump mengatakan bahwa terlalu banyak pekerja asing “murah” yang merugikan buruh Amerika.
ini Ia mengklaim bahwa menaikkan biaya visa akan membuat perusahaan-perusahaan berpikir dua kali sebelum merekrut dari luar negeri.
Kebijakan ini, jika diterapkan, akan berdampak langsung pada sektor teknologi, kesehatan, hingga pendidikan di AS.
Para profesional asal Indonesia yang selama ini menjadi bagian penting dari tenaga kerja asing di Amerika pun akan terkena imbasnya.
Banyak dari mereka yang bekerja dengan visa H-1B (visa kerja profesional) atau visa J-1 (program pertukaran dan pelatihan).
Jika biaya visa melonjak menjadi Rp1,6 miliar, sangat sedikit WNI yang akan mampu menanggung biaya tersebut.
Bahkan perusahaan sponsor pun kemungkinan akan mengurangi perekrutan karena biaya operasional yang membengkak.
Sejumlah mahasiswa Indonesia yang berencana mengajukan visa kerja setelah lulus juga mulai merasa waswas.
Kalau begini, impian saya untuk bekerja di Silicon Valley bisa kandas,” ujar Rahma, mahasiswa teknik di California.
Trump memang dikenal dengan pendekatan keras terhadap imigrasi dan tenaga kerja asing sejak menjabat pada 2016.
Dalam masa kepresidenannya, ia sempat menghentikan sementara beberapa kategori visa kerja dan membatasi visa pelajar
