Pemkot Palembang Tata Ulang Kantor OPD, Bangun Sistem...

Subussalam – Pemkot Palembang Tata Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai melaksanakan penataan ulang kantor organisasi perangkat daerah (OPD) guna mewujudkan sistem perkantoran terpadu yang lebih efisien dan terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat koordinasi antarinstansi, serta menekan biaya operasional pemerintahan yang selama ini dinilai masih belum optimal.

Wali Kota Palembang, Harnojoyo, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang terus digalakkan di lingkungan Pemkot. Ia menegaskan bahwa dengan sistem perkantoran terpadu, kinerja setiap OPD akan lebih mudah dikendalikan, komunikasi antarbagian akan lebih cepat, dan masyarakat pun bisa mendapatkan pelayanan dalam satu kawasan tanpa harus berpindah-pindah lokasi.

“Kita ingin pelayanan publik di Palembang ini tidak lagi berbelit dan terpisah-pisah. Dengan sistem perkantoran terpadu, semua layanan bisa dilakukan dalam satu kawasan sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi mengurus administrasi,” ujar Harnojoyo saat memimpin rapat koordinasi di Balai Kota, Senin (10/11/2025).

Kantor OPD Akan Dipusatkan di Kawasan Strategis

Berdasarkan rencana yang tengah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang, sejumlah kantor OPD yang saat ini tersebar di berbagai lokasi akan digabungkan ke dalam satu kawasan terpadu yang berada di wilayah Seberang Ulu I.

Kawasan ini nantinya akan dilengkapi dengan gedung perkantoran modern, fasilitas parkir luas, ruang layanan publik terpadu, ruang rapat bersama, hingga area hijau sebagai ruang terbuka publik.

“Konsepnya seperti Government Center di kota-kota besar. Jadi nanti masyarakat cukup datang ke satu lokasi untuk berbagai urusan, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, hingga pelayanan sosial,” jelas Kepala Bappeda Palembang, Fitriani Zahra.

Ia menambahkan, proyek penataan ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026 dengan fokus pada OPD-OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan layanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Sosial.

Efisiensi dan Transparansi Jadi Fokus Utama

Selain untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan, penataan ulang kantor OPD ini juga diharapkan dapat memangkas biaya operasional, terutama dalam hal sewa gedung dan penggunaan lahan. Pemkot menilai, selama ini banyak kantor OPD yang berada di lokasi berbeda dan menggunakan gedung sewaan, sehingga anggaran pemeliharaan menjadi besar dan tidak efisien.

“Dengan perkantoran terpadu, kita bisa memangkas biaya pemeliharaan, memudahkan koordinasi antarinstansi, dan memperkuat transparansi kerja,” terang Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, yang juga menjadi koordinator proyek penataan ini.

Ratu Dewa menambahkan, seluruh sistem administrasi di kawasan perkantoran baru akan terintegrasi secara digital, sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai layanan melalui satu pintu, baik secara offline maupun online.

“Kita menuju konsep Smart Government. Jadi pelayanan bukan hanya cepat secara fisik, tapi juga bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi terpadu yang sedang kami siapkan,” ujarnya.

Mendukung Palembang sebagai Kota Cerdas

Program pembangunan sistem perkantoran terpadu ini juga sejalan dengan visi Palembang Smart City 2025–2030, di mana setiap OPD akan terhubung dalam satu jaringan data yang saling terkoneksi.
Melalui sistem ini, Pemkot berharap dapat mengurangi tumpang tindih program antarinstansi dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

“Birokrasi yang efisien adalah kunci pelayanan publik yang berkualitas. Kita ingin setiap pegawai Pemkot bekerja di lingkungan yang produktif, nyaman, dan modern,” kata Harnojoyo.

Ia juga menegaskan bahwa dalam proses pembangunan nanti, Pemkot akan tetap memperhatikan aspek lingkungan dengan membangun gedung hemat energi dan memanfaatkan sistem tata udara ramah lingkungan.

Warga Sambut Positif, Harap Pelayanan Lebih Mudah

Rencana Pemkot ini mendapat sambutan positif dari warga Palembang. Banyak masyarakat menilai, langkah tersebut sangat diperlukan mengingat saat ini mereka masih harus bolak-balik ke berbagai kantor untuk mengurus dokumen yang berbeda.

“Kalau nanti semua urusan bisa diselesaikan di satu tempat, tentu jauh lebih praktis. Kadang mau urus izin usaha harus ke kantor A, lalu pindah ke kantor B, itu butuh waktu dan biaya,” kata Nadia (32), warga Kecamatan Ilir Barat I.

Beberapa pelaku usaha juga menyebut kebijakan ini dapat meningkatkan kemudahan berinvestasi di Palembang. Dengan sistem layanan terintegrasi, proses perizinan diharapkan bisa lebih cepat dan transparan.

Post Views: 951