Subussalam – Disaksikan Prabowo Dalam suatu acara kenegaraan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyerahkan 6 smelter yang merupakan aset rampasan dari kasus korupsi kepada Wakil Menteri Keuangan.
Serah terima aset tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan aset negara dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi industri pertambangan timah.
Baca Juga : Ibu Siram Anak Pakai Air Panas, Terungkap Usai Guru Lihat Perubahan Korban
Acara berlangsung dengan nuansa formal di lokasi smelter yang berada di Kepulauan Bangka Belitung, tempat operasi smelter berada.
Hadir dalam prosesi tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk unsur Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, serta instansi daerah setempat.
Prabowo Subianto secara simbolis menyaksikan penyerahan aset agar prosesnya memiliki legitimasi dan transparansi publik.
Kejaksaan Agung menyita enam smelter sebagai bagian dari penyitaan aset dalam penyidikan kasus korupsi tata niaga timah.
Penyerahan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan aset hasil tindak pidana kembali ke negara.
Wakil Menteri Keuangan menerima aset tersebut untuk kemudian dikelola dalam kerangka penggunaan negara sesuai regulasi aset milik negara.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menekankan bahwa pengembalian aset harus dilakukan agar kerugian negara dapat diatasi sebagian.
Ia juga menyebut bahwa hingga kini pengembalian aset seringkali menjadi tantangan teknis dan administratif dalam proses hukum.
Smelter yang diserahkan meliputi fasilitas industri pengolahan logam timah yang tingkat nilainya cukup tinggi.
Menurut data resmi, aset tersebut memiliki luas lahan yang cukup besar dan berlokasi strategis di wilayah tambang timah di Babel.
Selain smelter, dalam penyitaan kasus timah sebelumnya, Kejaksaan juga menyita lahan, kendaraan, rekening, dan peralatan berat lainnya.
Nilai kerugian negara dalam kasus korupsi timah diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah berdasarkan audit BPKP.
Dalam evaluasi audit, kerugian negara yang terkait kasus timah disebut sangat fantastis, hingga mencapai Rp 300,003 triliun.
Smelter termasuk aset strategis, sehingga pengelolaannya harus memperhatikan aspek ini,
